ANATOMI KUHAP 2025 Sistem, Pembaruan, dan Agenda Implementasi

ANATOMI KUHAP 2025
Sistem, Pembaharuan, dan Agenda Implementasi
KUHAP 2025 menandai pembaruan paling mendasar dalam sistem peradilan pidana Indonesia setelah empat dekade keberlakuan KUHAP 1981. Bagaimana KUHAP 2025 mengatur cara negara menggunakan kewenangannya dalam peradilan pidana? Sejauh mana kewenangan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan ditata ulang? Bagaimana perluasan alat bukti, upaya paksa, dan kontrol yudisial dirumuskan? Mengapa rumusan standar putusan kini tidak lagi mengulang angka minimum dua alat bukti, dan apa konsekuensinya bagi praktik pembuktian? Apa yang baru dari mekanisme penyelesaian perkara di luar sidang, dari keadilan restoratif hingga pengakuan bersalah? Bagaimana acara peradilan pidana korporasi? Apa konsekuensi pembaruan ini bagi praktik aparat penegak hukum, dan advokat? Lalu, apa yang harus dilakukan terhadap perkara yang sedang berjalan ketika rezim hukum acara berganti?
Buku ini antara lain menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara sistematis. Tujuh belas bab dan satu epilog membedah KUHAP 2025 dari kerangka konseptual hingga agenda implementasi, dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan, dari subjek hukum acara hingga peradilan pidana korporasi.
Pembahasan memadukan rumusan normatif dengan doktrin akademik dan persoalan praktik yang menyertai penerapan KUHAP 2025. Pada epilog, konsep lex imperfecta dipakai untuk merefleksikan pasal-pasal yang memuat perintah atau larangan tetapi tidak menyediakan mekanisme pemulihan yang memadai.
Sebagai pegangan masa transisi, buku ini hadir untuk pembaca yang tidak cukup hanya tahu bunyi pasal, tetapi perlu memahami logika kerjanya, akar doktrinalnya, dan persoalan yang menyertai praktiknya.